Abstract

Sensus Infrastruktur Desa ini merupakan sensus yang diintegrasikan dengan pendataan Podes 2011.

Sensus Infrastruktur Desa dilaksanakan untuk mengumpulkan data kualitas infrastruktur kesehatan dan pendidikan negeri yang ada di desa. Fasilitas kesehatan yang didata adalah: Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, dan Posyandu. Fasilitas pendidikan yang didata adalah semua sekolah negeri SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMU/sederajat.

Pendataan Podes telah dilaksanakan sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 10 tahun, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi. Namun demikian sejak tahun 2008, pendataan Podes dilaksanakan secara independen dari rangkaian kegiatan sensus. Kuesioner yang digunakan sebanyak 3 jenis yaitu kuesioner Desa, kuesioner Kecamatan, dan kuesioner Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011 ini, Podes tidak terkait dengan manajemen pelaksanaan Sensus Pertanian 2013

Tujuan pelaksanaan Pendataan Podes 2011 adalah: 1. Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki Desa/Kelurahan yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah. 2. Menyediakan data untuk berbadai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah. 3. Melengkapi penyusunan kerangka sampling (sampling frame) untuk kegiatan statistik lain lebih lanjut. 4. Menyediakan data bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi desa (urban dan rural), desa tertinggal dan tidak tertinggal, dan sebagainya. 5. Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (Small Area Statistics).

Geographic coverage

Seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa (desa, kelurahan, nagari/jorong) di seluruh Indonesia, termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Analysis unit

Unit analisis: desa

Sampling procedure

Pendataan Podes 2011 dilakukan di seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan/nagari di seluruh Indonesia. Pengumpulan data Podes 2011 dilakukan secara sensus (complete enumeration). Pencacahan infrastruktur desa dilaksanakan dengan mengunjungi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu) dan fasilitas sekolah negeri (SD, SMP, dan SMU sederajat). Khusus untuk Posyandu yang dikunjungi adalah posyandu yang telah mempunyai bangunan tersendiri (tidak menumpang pada rumah warga/kades).

Mode of data collection

Face-to-face

Research instrument

1. Podes11-Listing Faskesdik: Pendaftaran fasilitas pendidikan dan kesehatan.
2. Podes11-Sekolah: Pendataan fasilitas sekolah.
3. Podes11-Puskesmas/Pustu: Pendataan fasilitas Puskesmas/Pustu.
4. Podes11-Poskesdes/Polindes: Pendataan fasiitas Poskesdes/Polindes.
5. Podes 11-Posyandu: Pendataan fasilitas Posyandu.

Cleaning operations

1. Pengolahan dokumen PODES11-DESA dilakukan oleh petugas entri dengan menggunakan program yang sudah disiapkan oleh BPS RI. Petugas entri adalah KSK atau staf BPS Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan pengolahan data. Sebelum dilakukan entri data, petugas melakukan kegiatan editing coding, pemeriksaan kewajaran isian dan kebenara identitas. Entri data dilakukan segera setelah dokumen terisi secara lengkap dan benar. File hasil entri data dan dokumen-dokumen PODES11-DESA dikirim ke BPS Kabupaten/Kota setiap minggu.

2. Kompilasi dan validasi data hasil entri PODES11-DESA dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. a. Kompilasi dilakukan setiap minggu, dan laporan kompilasi semua jumlah desa yang datanya sudah diterima di BPS Kabupaten/Kota dikirim melalui SMS. b. Dalam proses validasi data juga melakukan matching data Podes 2011 dengan data Podes sebelumnya. Laporan validasi yaitu jumlah desa yang datanya sudah selesai divalidasi dikirim melalui SMS setiap minggu. c. Bila dalam proses data clean masih terdapat error, pengawas segera melakukan perbaikan sampai diperoleh data clean.

3. Pengecekan konsistensi data desa dan kecamatan untuk variabel-variabel yang bersesuaian dilakukan di BPS Kabupaten/Kota.

4. Setelah data clean tercapai di BPS Kabupaten/Kota, selanjutkan 25 % dokumen PODES11-DESA dikirim ke BPS Provinsi untuk dilakukan re-entri oleh staf di BPS Provinsi. BPS Provinsi akan melakukan kompolasi data dari BPS Kabupaten/Kota, dan re-entri 25 % dokumen PODES11-DESA. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh BPS Provinsi adalah: a. Melakukan matching dataset dari BPS Kabupaten/Kota dengan hasil re-entri dan menganalisanya. b. Memeriksa kelengkapan dan kewajaran data antar wilayah Kabupaten/Kota.

5. Setelah data clean tercapat di tingkat BPS Provinsi, selanjutnya dataset tersebut dikirim ke BPS RI Sub. Direktorat Integrasi Pengolahan Data (Subdit IPD). Subdit IPD melakukan kompilasi, pengecekan, dan tabulasi seluruh data dari BPS Provinsi. Database Podes akan dikirim kembali ke BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan BPS Kabupaten/Kota mencetak per desa dan menyerahkannya ke kantor Kepala Desa/Lurah sebagai arsip di tingkat Desa/Kelurahan.

The data is available from BPS website: https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.html

Information about methodology on how to measure the poverty also available through this link: https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1

Context

The COVID-19 dataset in Indonesia was created to find out various factors that could be taken into consideration in decision making related to the level of stringency in each province in Indonesia.

Content

Data compiled based on time series, both on a country level (Indonesia), and on a province level. If needed in certain provinces, it might also be provided at the city / regency level.

Demographic data is also available, as well as calculations between demographic data and COVID-19 pandemic data.

Acknowledgements

Thank you to those who have provided data openly so that we can compile it into a dataset here, which is as follows: covid19.go.id, kemendagri.go.id, bps.go.id, and bnpb-inacovid19.hub.arcgis.com

This dataset contains the percentage of population living below the poverty line at province and district level, 2007-2018. The poverty line was defined as the Indonesian rupiah value of the monthly per capita expenditure required to provide a minimum level of food and non-food basic consumption. This data, derived from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) data published by BPS every six months (March and September). The data is available in MS. Excel (XLS) format: https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.html (province level); https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1261/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2017.html (district level).

Geographic coverage

National coverage

Analysis unit

households/individuals

Kind of data

survey

Frequency of data collection

Once a year: August

Sampling procedure

Sample size:

This dataset contains the population projection by province (Admin 1), 2010-2035. The population projection was developed based on the 2010 Population Census (SP2010) data that also consider the fertility and mortality rates, estimated of international and internal migration. The data is available in MS. Excel (XLS) format: https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1274/proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2010---2035.html

Geographic coverage

National

Analysis unit

• Households
• Individuals

Kind of data

Sample survey data [ssd]

Mode of data collection

Face-to-face [f2f]

Abstract

A Population Census encompasses the entire process of collecting, processing, compiling, and publishing demographic, economic and social data pertaining to all residents in a country or a region at a specified time. A Population Census in Indonesia is usually referred to as population enumeration, that is, the collecting of data/information for all residents who live in the territorial area of Indonesia. Data collected, among others, are: name, age, sex, education, religion, citizenship, occupation, and birth place. The result is the total number of residents with their characteristics, which are very useful in planning, monitoring, and assessing the development programs. The 2010PC will provide information on the actual conditions of the population, their housing conditions, education and details of the labor force at the lowest administrative level.

Since Indonesia's independence, five population censuses have been conducted, that is, in 1961, 1971, 1980, 1990, and 2000. The 2010 Population Census (SP2010) will be the sixth population census. SP2010 is an enormous activity that consists of interrelated stages of activities beginning with planning, preparation, data collection, data processing and dissemination, and data analysis. Activities for SP2010 began in 2007 and should be completed by 2013. The series of SP2010 activities began with the collection of village potential data (PODES), followed by the mapping of administrative areas and census blocks, a census test and other activities related to the preparation of SP2010. A pilot census was conducted in 2009 to test the quality, validity, and ease of use of all instruments, procedures and systems that will be used in SP2010. The peak of activity for SP2010 will be in May 2010 when the building and household registration will be implemented and the household and complete enumeration of all residents will take place.

Geographic coverage

Throughout Indonesia, including: * Number of provinces: 33 provinces * Number of districts / municipalities: 497 regencies / municipalities * Number of districts: 6651 district * Number of villages / urban: 77126 villages / wards.

Analysis unit

Individual or population

Universe

The Population Census (SP 2010 / PHC 2010) covers all Indonesian (WNI) as well as foreign (WNA) population who reside in the territorial area of Indonesia, regardless of whether the person has permanent residence or not; those who do not have a permanent residence include homeless, refugees, crews of Indonesian ships, those living in inaccessible areas, and those living on boats or houseboats. Members of the diplomatic corps of other countries and their families will not be covered in SP2010 even though they reside in the territorial area of Indonesia. On the other hand, members of the diplomatic corps of Indonesia and their families who reside abroad will be covered in SP 2010.

Kind of data

Census/enumeration data

Mode of data collection

Face-to-face [f2f]

Research instrument

The 2010 Population Census questionnaire consists of 4 sections. The sections are i) Identification, ii) Individual Characteristics, iii) Mortality, and iv) Housing Unit Characteristics.

This dataset contains the proportion of parliamentary seats occupied by females by province (admin 1), 2010-2017. The percentage of women in parliamentary have remained stagnant for more than 15 years, with national involvement rates at 17.32% in 2017. This data was published by BPS. The data is available in MS. Excel (XLS) format: https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1570/-idg-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2017.html

META DATA BPS DISKOPERINDAG

Percentage of household by wall and roof type 1993-2017 in Indonesia. Poor people are assumed to live in a house with a non-bamboo wall (brick and wood) and non-sugar palm fiber roof (concrete, tiles, wood, zinc, and asbestos). This data, derived from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) data published by BPS every six months (March and September). The data is available in MS. Excel (XLS) format, wall type: https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/12/1545/persentase-rumah-tangga-yang-menempati-rumah-dengan-dinding-terluas-bukan-bambu-lainnya-1993-2017.html; roof type: https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/12/1543/persentase-rumah-tangga-yang-menempati-rumah-dengan-atap-terluas-bukan-ijuk-lainnya-1993-2017.html

Abstract

Agriculture significantly contributes to Indonesia’s economy. Up to 2013, this sector is the second largest contribution behind manufacturing industry sector, even though the value of the contribution keeps declining from time to time. However, the interesting fact is that approximately a third of total labor force depends on this sector (National Labor Force Survey, August 2013). To develop agriculture sector requires detailed and accurate data on various characteristics of agricultural holdings. Therefore, to meet the requirement for the data, BPS (Statistics Indonesia) as the national statistical office has conducted not only surveys but also census on agriculture. Since independence, Indonesia has carried out national agricultural census six times. The first was the 1963 Agricultural Census that might hardly be successful in practice but served as a reference to the next censuses refinement.

Objectives of Agricultural Census 2013:

The data obtained from the census has distinct characteristics compared to the data from annual agricultural surveys. The main purposes of the 2013 Census are as follows:

a. Collecting accurate and comprehensive data that delineate agriculture condition in Indonesia.

b. Building sampling frame to be used for agricultural surveys.

c. Collecting information on agricultural population, peasants or farmers with = 0.5 hectare of farmland), crops and livestock, landowning and cultivation, etc. The result of the 2013 Census will be used as benchmarks for various agricultural surveys.

Geographic coverage

National coverage

Analysis unit

Households

Universe

The statistical unit was the agricultural holding, defined as an activity producing agricultural products with the aim of partially or completely selling or exchanging the products, except when food crops were exclusively for self-consumption. In general, two types of holdings were covered in the household sector: agricultural production households ("household agricultural holding") and other households ("non-agricultural households").

Kind of data

Census/enumeration data [cen]

Sampling procedure

(a) Complete Enumeration The 2013 Agricultural Census applied complete enumeration of agricultural households. It was meant to collect data and information on population of agricultural holdings, number of crops and livestock, and farmland area distribution. The result of the census will be used as sampling frame and benchmark for further agricultural surveys.The agricultural census activities also included the surveys that provide supporting data for the census itself. The beginning activity in the implementation stage was updating households and buildings, conducted in May 2013, in order to discover current information on agricultural households in every census block. The result will be in the form of lists that distinguish between agricultural and non-agricultural households. In operation, the census was supported by 246,412 enumerators and team coordinators.

(b) Strategy There were two methods of enumeration, door to door and snowball. Door to door was conducting visit to all households both listed and unlisted in the block census. Area coverage of this method was rural villages and urban villages with the majority of agricultural business (in district) and the areas with the majority of agricultural business (in municipality). Meanwhile, the snowball method was carried out in urban villages with the majority of agricultural business (in district) and urban areas with the majority of nonagricultural business (in municipality). Through the enumeration, it was founded there are 26,135,469 agricultural households.

Mode of data collection

Face-to-face [f2f]

Research instrument

1. The listing of households engaged in the agricultural sector was conducted using the ST2013-P form ("door-to-door" and "snowball").

2. The census questionnaire used the ST2013-L form.

3. Other specific questionnaires were used for collecting information in subsequent surveys as part of the CA 2013 programme:

(i) the Agricultural Household Income Survey, in 2013 (ST2013-SPP.S form) (ii) the Agricultural Households Sub-sector Survey, in 2014 (iii) the Survey of Forestry Households in 2014 (ST2013-SKH form)

The CA 2013 questionnaire covered all 16 core items recommended for the WCA 2010 round, namely;

0001 Identification and location of agricultural holding 0002+ Legal status of agricultural holder 0003 Sex of agricultural holder 0004 Age of agricultural holder 0005 Household size 0006 Main purpose of production of the holding 0007 Area of holding according to land use types 0008 Total area of holding 0009 Land tenure types on the holding 0010 Presence of irrigation on the holding 0011 Types of temporary crops on the holding 0012 Types of permanent crops on the holding and whether in compact plantation 0013 Number of animals on the holding for each livestock type 0014 Presence of aquaculture on the holding 0015+ Presence of forest and other wooded land on the holding 0016 Other economic production activities of the holding's enterprise

See questionnaire in external materials tab

Cleaning operations

(a) Data Processing Data processing of The 2013 Agricultural Census is a follow-up activity after the enumeration. This activity will produce the intended data in accurate and timely manner. It doing the data processing, it was supported by data capture technologies by scanner machine in all provinces and district/municipalities from June to December 2013. The stages of the data processing were as follows:

1. Pre-computer processing:
2. Document receiving
3. Document batching

4. Editing and coding

5. Computer processing:

6. Data scanning

7. Data tabulation

All data processing used a particular network system in processing center. This network system was made for the census data processing purposes only. It was separated from local and other networking, so it can prevent the large data traffic that could slow down the data processing.

Sampling error estimates

(nonsampling error). Errors made by the enumerators might be in the forms of coverage error (either under-coverage or over-coverage), and content error. Error in completing the questionnaire were mostly derived from the respondents which was called response error.

Data appraisal

PES was conducted immediately after the completion of the data collection process and independently from the census enumeration. This survey sought to determine the level of coverage accuracy, the level of content accuracy in the implementation of the CA 2013, and to facilitate the use of census data by giving deeper insights on the quality and limitations of census data

This dataset contains the percentage of population using Cellular Phones by province, 2015-2016. This data, derived from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS March) that published through the People’s Welfare Statistic report by BPS. The data is available at province level (Admin 1) and downloadable in MS. Excel (XLS) format: https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/21/1348/proporsi-individu-yang-menggunakan-telepon-genggam-2015---2016.html

This dataset contains the population profile by age group, sex (male/female) and urban/rural in 2010. This data, derived from the Indonesia Population Census 2010 (Sensus Penduduk) data published by BPS every 10 years. The data is available in MS. Excel (XLS) format: https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=263&wid=0

Context

Indonesian monthly salary by regional/province, start from 1997 to 2022. This is minimum salary (UMR) based on government policy. Mostly Indonesian government updated this minimum monthly salary in every year.

Content

There are three columns in this dataset. - Region = Province selected - Salary = Number of salary in IDR - Year = Years when the salary applied

Acknowledgements

This is a public information gathered from national statistical organization (https://www.bps.go.id/)

Indeks Gini

Angka Kemiskinan

Data tentang Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Dataset ini menyajikan data Populasi Ternak dalam satuan ekor. Dataset terkait topik Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang dikeluarkan dalam periode tahunan.

Dataset ini berisi data jumlah pengeluaran per kapita berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010 s.d. 2023.

Dataset terkait topik Ekonomi ini dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

• kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
• nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
• kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
• nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
• jumlah_pengeluaran_per_kapita : menyatakan nilai pengeluaran per kapita dengan tipe data numerik.
• satuan: menyatakan satuan dari pengukuran pengeluaran per kapita dalam ribu rupiah dengan tipe data teks.
• tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.