Dataset ini berisi data Jumlah Sarana Kesehatan Yang Dimiliki Atau Dikelola Kemenkes Di Kabupaten Cirebon tahun 2023.Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.jenis_faskes: menyatakan jenis faskes dengan tipe data teks.jenis_faskes_2: menyatakan jenis faskes 2 dengan tipe data teksjumlah: menyatakan jumlah dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah sarana kesehatan yang dimiliki atau dikelola kemenkes dalam satuan UNIT dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.

Dataset ini berisi mengenai keterangan berbagai indikator yang terkait dengan kesehatan per kabupaten yang ada di Indonesia

Berisi mengenai Perjanjian Kerjasama Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI Tentang PIDI

Sumber: Riskesdas, Data 2016 dari Laporan SIRKESNAS (Survei Indikator Kesehatan Indonesia) 2016, Kemenkes RI

Posyandu, atau Pos Pelayanan Terpadu, adalah lembaga kemasyarakatan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu dan anak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memandang Posyandu sebagai bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang penting dalam mendekatkan pelayanan kesehatan promotif dan preventif kepada masyarakat, terutama terkait status gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Dataset ini berisi tentang daftar institusi penerima wajib lapor (IPWL) rehabilitasi napza yang telah ditetapkan oleh kemenkes berdasarkan KEPMENKES HK.01.07/MENKES/2020/2023 di Provinsi Jawa Tengah

This dataset contains the number of Diarrhea cases, people death and case fatality rate (CFR) by province (admin 1), 2015-2016. The data was extracted from the Indonesia Health Profile publications (2015-2017) published by the Ministry of Health. The publication is available in PDF format: http://www.pusdatin.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-publikasi-pusdatin-profil-kesehatan.html

Dataset ini berisikan tentang Nakes Terlatih sesuai SOP Kemenkes Prov Jateng Triwulan 2 2019

Selayang Pandang

Pelayanan kesehatan Indonesia mengenal sistem rujukan berjangka pasien yang didasarkan pada kebutuhan perawatan pasien dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan melayani dari fasilitas kesehatan yang ada. Fasilitas kesehatan dibagi menjadi tiga: - Faskes tingkat I, yaitu klinik atau Puskesmas. Umumnya menangani permasalahan klinis biasa yang cukup diatasi dengan berobat jalan. Dokter yang melayani umumnya adalah dokter umum. - Faskes tingkat II, yaitu rumah sakit kelas D, C, dan B. Faskes ini menangani pasien yang membutuhkan pelayanan lebih spesifik yang fasilitasnya tidak tersedia di klinik atau Puskesmas. Dokter yang melayani umumnya sudah memiliki spesialisasi. Apabila pasien tidak bisa ditangani oleh rumah sakit kelas C dan D, pasien akan dirujuk ke rumah sakit kelas B. - Faskes tingkat III, yaitu rumah sakit kelas A. Faskes ini melayani pasien yang membutuhkan pelayanan yang sangat spesifik dengan fasilitas yang lebih lengkap. Dokter yang melayani umumnya telah memiliki spesialisasi yang lebih spesifik menangani suatu bagian tubuh atau penyakit.

Sistem pelayanan bertingkat ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya faskes. Pasien dengan penyakit yang tidak begitu serius, seperti misalnya diare, tidak perlu ke rumah sakit kelas A yang seharusnya menangani pasien dengan keluhan lebih serius, seperti misalnya kanker usus. Demikian pula pasien yang membutuhkan rawat inap, apabila penanganan penyakitnya bisa dilakukan di rumah sakit rujukan pertama, pasien tidak perlu dirujuk ke faskes tingkat III. Dengan begitu tempat tidur yang bisa digunakan untuk pasien yang membutuhkan penanganan serius bisa dialokasikan dengan semestinya. Dan berbicara soal tempat tidur, kita tidak bisa lepas dari istilah bed to population ratio

Bed to population ratio adalah ukuran yang dikeluarkan oleh WHO untuk menghitung ketersediaan tempat tidur per 1000 jiwa jumlah penduduk. Selama ini jika membicarakan soal rasio *bed to population *Indonesia, perhatian kita selalu ke keseluruhan tempat tidur di rumah sakit se-Indonesia. Sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah disinggung mengenai rasio *bed to population * dari fasilitas rujukan pertama. Padahal merekalah garda terdepan penanganan rujukan pasien. Apabila faskes tingkat II kewalahan menangani pasien, mereka akan terpaksa merujuk pasien ke faskes yang lebih tinggi. Dan itu pada akhirnya akan mengurangi sumber daya yang seharusnya dialokasikan ke pasien dengan kasus yang lebih serius.

Dataset ini kami susun untuk melihat seberapa besar rasio *bed to population * garda pertama penanganan rujukan pasien di Indonesia. Kami beranggapan jika rasio mereka tinggi, maka seharusnya mereka bisa lebih banyak menangani kasus yang membutuhkan rawat inap.

Isi Dataset

Dataset ini terdiri dari dua sumber data: - Data ketersediaan tempat tidur rumah sakit per tahun 2020 yang diambil dari situs Yankes Kemenkes. - Data populasi dari situs BPS yang sudah kami modifikasi sehingga hanya menampilkan data untuk tahun 2020.

Data hasil disediakan dalam bentuk file CSV "Rasio Bed To Population Rumah Sakit Kelas C dan D tiap Provinsi Di Indonesia"

Acknowledgements

Terima kasih untuk pemerintah Indonesia yang sudah membuka data-data ini secara publik.

Inspirasi

Jika ada satu pertanyaan yang saya harap bisa terbantu terjawab melalui dataset ini, itu adalah "Bagaimana mengingkatkan rasio bed to population Indonesia?" Ini mungkin harapan yang muluk, tetapi saya berharap data yang saya tampilkan bisa memberikan gambaran provinsi-provinsi mana saja yang rasionya masih rendah. Karena dengan terlebih dulu mengetahui kelemahan kita baru bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan itu dengan optimal.

Sumber: Riskesdas, Data 2016 dari Laporan SIRKESNAS (Survei Indikator Kesehatan Indonesia) 2016, Kemenkes RI

This dataset contains the number of a measles outbreak, cases and people died by province (admin 1), 2015-2017. The data was extracted from the Indonesia Health Profile publications (2015-2017) published by the Ministry of Health. The publication is available in PDF format: http://www.pusdatin.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-publikasi-pusdatin-profil-kesehatan.html

Dataset ini berisikan tentang Tenaga Puskesmas (NAKES) Terlatih Provinsi Jawa Tengah Sesuai SOP KEMENKES Tri Wulan 3 Tahun 2018

Dataset ini berisikan tentang Capaian Target Indikator Renstra Kemenkes Program Penanggulangan Gangguan Indera Tahun 2022

wilayah: lokasi wilayah pencatatan lintang: garis lintang bujur: garis bujur 2010 : jumlah kasus baru hiv/aids tahun 2010 2011 : jumlah kasus baru hiv/aids tahun 2011 2012 : jumlah kasus baru hiv/aids tahun 2012 2013 : jumlah kasus baru hiv/aids tahun 2013 2014 : jumlah kasus baru hiv/aids tahun 2014

This dataset contains the new Human Immunodeficiency Virus (HIV) infections cases by province (admin 1), 2015-2017. Up to October 2017, Indonesia had 33,660 new HIV infections. Higher HIV cases were found in Jawa Timur, DKI Jakarta, and Jawa Barat provinces. This data, derived from the Indonesian Information System on HIV/AIDS and IMS (SIHA) database published by the Ministry of Health every year. The data is available in PDF format: http://www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data-dan-Informasi_Profil-Kesehatan-Indonesia-2017.pdf (Table 6.9, page 139)

This dataset contains the number of Dengue Fever cases, incidence rape per 100,000 population, people death and case fatality rate (CFR) by province (admin 1), 2015-2017. The data was extracted from the Indonesia Health Profile publications (2015-2017) published by the Ministry of Health. The publication is available in PDF format: http://www.pusdatin.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-publikasi-pusdatin-profil-kesehatan.html

Dataset ini berisi data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kepemilikan dan kategori di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 s.d. 2020. Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.kepemilikan: menyatakan kategori dari kepemilikan fasilitas layanan kesehatan diantaranya yaitu kemenkes, kementrian lain, pem.prov, pem.kab/kota, tni/polri, bumn, dan swasta dengan tipe data teks.fasilitas_kesehatan: menyatakan kategori dari fasilitas kesehatan dengan tipe data teks.rumah sakit umum: menyatakan fasilitas kesehatan merupakan rumah sakit umum.rumah sakit khusus: menyatakan fasilitas kesehatan merupakan rumah sakit khusus.jumlah_faskes: menyatakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dalam unit dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.

Dataset ini berisikan tentang Nakes Terlatih Sesuai SOP Kemenkes Provinsi Jawa Tengan Tahun 2019 Tw 3

Pustu, atau Puskesmas Pembantu, adalah bagian dari jaringan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di desa atau kelurahan, menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pustu berfungsi untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di tingkat desa, mendukung UKM (Unit Kesehatan Masyarakat), dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Untuk menekan angka kejadian DBD, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggalakkan program 1 rumah 1 jumantik. Dalam program ini, satu anggota keluarga diharapkan bisa menjadi juru pemantau jentik di rumahnya sendiri.