Peta Rupabumi Skala 1:50.000 ini merupakan peta digital rupabumi hasil pekerjaan oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)-Badan Informasi Geospasial. Volume pekerjaan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia dan telah di dipublikasikan pada tanggal 27-Nop 2019.
Peta Rupabumi Skala 1:250.000 ini merupakan peta digital rupabumi hasil pekerjaan oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)-Badan Informasi Geospasial. Volume pekerjaan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia dan telah di dipublikasikan pada tanggal 27-Nop 2019.
Sumber peta dari perda Kabupaten Musi Rawas No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011- 2031. Peta ini belum sesuai standar KUGI
Peraturan Daerah Kota Pagaralam Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pagaralam Tahun 2012-2032. Peta ini belum sesuai standar KUGI
Peta ini bersumber dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasioanl (Lapan)
Peraturan Daerah Kota Pagaralam Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pagaralam Tahun 2012-2032. Peta ini belum sesuai standar KUGI
Peta ini bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan belum berstandar KUGI.
Peta ini bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang belum berstandar KUGI.
Sumber dari Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Peta ini belum sesuai standar KUGI.
Sumber Peta dari Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Peta ini belum sesuai standar KUGI.
Peta ini bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Sumber peta dari perda Kabupaten Musi Rawas No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011- 2031. Peta ini belum sesuai standar KUGI
Sumber Peta dari Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Peta ini belum sesuai Standar KUGI.
Peta yang menyajikan indeks kerentanan wilayah terhadap banjir yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber dari Kajian Risiko Bencana tahun 2022, dimana sebaran wilayah berisiko dikategorikan dari rendah (berwarna hijau), sedang (berwarna kuning), hingga tinggi (berwarna merah).
Attribution 4.0 (CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
License information was derived automatically
Data peta menampilkan area wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Bantul yang berisi tentang rerata Nilai Komponen IDM : Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) menurut kapanewon. Data statistik bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Batas wilayah bersumber dari Geodatabase Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah Edisi 2023 Badan Informasi Geospasial.
Peta global jenis hutan memberikan representasi yang jelas secara spasial tentang hutan primer, hutan yang beregenerasi secara alami, dan hutan yang ditanami (termasuk hutan perkebunan) untuk tahun 2020 pada resolusi spasial 10 m. Lapisan dasar untuk memetakan jenis hutan ini adalah luas tutupan hutan versi 1 dari peta Global Forest Cover untuk tahun 2020 (JRC GFC 2020). Definisi jenis hutan mengikuti definisi Peraturan dari Uni Eropa "tentang penyediaan di pasar Uni dan ekspor dari Uni komoditas dan produk tertentu yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan" (EUDR, Peraturan (EU) 2023/1115), yang serupa dengan karakteristik dan kategori hutan tertentu dari Penilaian Sumber Daya Hutan Global FAO. Tahun 2020 sesuai dengan tanggal batas waktu EUDR. Dalam konteks EUDR, peta jenis hutan global dapat digunakan sebagai sumber informasi yang tidak wajib, tidak eksklusif, dan tidak mengikat secara hukum, khususnya dalam fase penilaian risiko oleh operator dan pedagang. Informasi lebih lanjut tentang peta dan penggunaannya dapat ditemukan di EU Observatory on Deforestation and Forest Degradation. Definisi degradasi hutan berdasarkan EUDR menyiratkan bahwa untuk tahun 2020, hanya perlu menilai keberadaan hutan primer dan hutan yang beregenerasi secara alami; semua hutan lainnya, termasuk hutan perkebunan, dipetakan dalam kelas "hutan yang ditanami". Kelas "lahan berhutan lainnya" hanya ada di luar cakupan tutupan hutan dalam peta Tutupan Hutan Global untuk tahun 2020 dan oleh karena itu tidak dipetakan dalam GFT 2020. Data untuk mendapatkan representasi jenis hutan yang harmonis dan konsisten secara global sangat langka, dan pemetaan jenis hutan masing-masing dari data Pengamatan Bumi sangat sulit. Peta jenis hutan global ini dirilis sebagai versi awal (versi 0) untuk mendapatkan masukan dari komunitas pengguna yang peduli atau tertarik dengan masalah degradasi hutan berdasarkan EUDR. Berdasarkan masukan yang diharapkan dan kumpulan data tambahan atau yang ditingkatkan di masa mendatang, JRC berupaya menghasilkan peta gabungan selama tahun 2025. Peta global jenis hutan v0 menggabungkan set data global yang tersedia (cakupan global atau menyeluruh) yang menunjukkan atau merupakan proksi untuk empat jenis hutan utama. Lapisan data utama yang digunakan untuk membatasi hutan primer dalam GFT 2020 adalah: Indeks Integritas Lanskap Hutan pada tahun 2019 Peta hutan bakau tropis yang tidak terganggu pada tahun 2020 serta degradasi dan deforestasi di hutan lembap tropis dari tahun 1990 hingga 2020 (dari JRC-TMF) Peta Lanskap Hutan Utuh 2020 World Database on Protected Areas Kumpulan Data Hutan Primer Eropa dari Sabatini et al. 2021 Hilangnya tutupan pohon global dari tahun 2001 hingga 2020 bersama dengan peta pendorong hilangnya hutan global Peta penggunaan lahan pertambangan global. Lapisan utama untuk memetakan hutan yang ditanami (termasuk hutan perkebunan) adalah: Database Spasial WRI tentang Pohon yang Ditanam (versi 2.1) Kelas Pengelolaan Hutan IIASA tentang hutan yang ditanami/perkebunan hutan Kumpulan data Ketinggian Kanopi Hutan Global pada tahun 2019 tutupan pohon global pada tahun 2000 dan kehilangan tutupan pohon dari tahun 2001 hingga 2020. Lapisan input global dan pendekatan pemetaan dijelaskan dalam laporan teknis ini. Untuk mengetahui daftar masalah umum, lihat situs ini.
Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 ini merupakan peta digital hasil pekerjaan oleh Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) - Badan Informasi Geospasial.
Konsep
Kapasitas Fiskal Daerah
Definisi / Detail
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK. 07 /2020 Tentang
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.
Klasifikasi
Interpretasi nilai KFD mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Ukuran
Indeks
Satuan
Poin
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Keterangan
Peta ini bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan belum berstandar KUGI.
Peta Rupabumi Skala 1:50.000 ini merupakan peta digital rupabumi hasil pekerjaan oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)-Badan Informasi Geospasial. Volume pekerjaan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia dan telah di dipublikasikan pada tanggal 27-Nop 2019.